Selasa, 19 April 2011

PERKEMBANGAN HUKUM (PIDANA/ACARA PIDANA) DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN
Van Vollenhoven (penemu hukum adat Indonesia) :
Ketika Jan Pieter Zoon Coen menjatuhkan sauhnya pertama kali di Sundakelapa (Jakarta), pada tahun 1602 Indonesia yang waktu itu disebut Hindia Timur (Oost Indie), tidaklah sunyi dari lembaga tatanegara dan tatahukum. Kemudian Van Vollenhoven menemukan ada 19 wilayah persekutuan di Indonesia, wilayah yang beraneka ragam hukum adatnya. Perbedaan itu diwarnai dengan adanya tiga garis keturunan, yaitu garis keturunan patrilineal (garis bapak), seperti suku Batak, garis keturunan matrilineal (garis Ibu) yaitu suku Minangkabau, garis keturunan patrilineal (garis keturunan ibu/bapak), seperti orang Jawa, Sunda, Banjar, Bugis/Makassar dll. Garis keturunan ini sangat penting dalam hukum perdata, misalnya hukum perkawinan dan hukum waris.
Hukum adat ini berkembang juga sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, dalam hukum waris di wilayah yang menganut garis keturunan patrilineal (ibu/bapak) seperti Jawa, yang semula pembagian antara lelaki dan perempuan dua banding satu dikenal istilah sapikul-sagendong (lelaki memikul jadi dua bagian sedangkan perempuan menggendong, berarti satu bagian). Di daerah Bugis dikenal istilah ma;jujung-ma.lempa (menjunjung-memikul) yang maksudnya sama dengan di Jawa yang perempuan menggendong, sedangkan di dareah Bugis perempuan menjunjung barang di atas kepala, yang berarti bagiannya haknya satu, sedangkan lelaki memikul barang muka-belakang, berarti lelaki dapat dua bagian.
Hal ini sesuai dengan keadaan pada zaman itu, yang perempuan (isteri) tinggal di rumah, sedangkan lelaki (suami) sejak subuh sampai petang bekerja di sawah, kena panas dan hujan. Kemudian, akibat pendidikan yang mulai meningkat, isteri pun ada yang bekerja di samping suami. Jadi, adagium sapikul sagendong atau ma’junjung-ma’lempa tidak dapat dipertahankan. Terjadi emansipasi, bahkan, ada perempuan menjadi direktur, sedangkan suami ada yang menjadi supir isterinya, bahkan ada perempuan menjadi presiden, menteri, hakim, jaksa, polisi, advokat sedangkan ada suami menjadi pengangguran atau pensiunan. Menurut saya, dalam keadaan khusus seperti itu, jika terjadi perceraian tanpa turunan, maka gono-gini mestinya terbalik, mantan isteri mendapat lebih banyak sesuai dengan pendapatannya.
II. PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DAN ACARA PIDANA.
Mula-mula, setiap wilayah persekutuan hukum melaksanakan hukum pidana sendiri-sendiri dengan peradilan adat dan swapraja. Pidana pun berbeda-beda, umumnya ada pidana mati, ada dengan cara digantung, ada dengan cara dicekik, ada di daerah Bugis dengan cara ditusuk keris, ada yang ditenggelamkan di laut (misalnya orang Bali yang menyetubuhi hewan, ditenggelamkan di laut hidup-hidup dengan hewannya sekalian). Begitu pula orang biasa di daerah Bugis yang menghamili puteri raja, ditenggelamkan di laut hidup-hidup. Pendeknya, tidak ada pidana penjara. Yang ada, selain pidana mati, ada pidana denda dan pidana fisik. Pencuri di daerah Bugis, dipidana dipikul seperti babi dan diarak keliling pasar.
Di Eropa pun dahulu kala, tidak ada pidana penjara. Umumnya, dikenal pidana mati dengan cara pelaksanaan sangat kejam, seperti dibakar hidup-hidup, ditarik kakinya oleh dua ekor kuda ke arah berlainan, dipancung, ditenggalamkan di laut dan pidana fisik yang lain seperti di Greenland sampai kini orang yang memperkosa, dipidana dikebiri. Pidana denda adalah umum.
Setelah VOC berkuasa di Jakarta, mulai diatur hukum pidana dengan cara plakat-plakat, berupa pengumuman. Pidana mati tetap ada. Pidana penjara yang modern belum dikenal, yang dikenal ialah pengurungan seperti Pangeran Diponegoro di samping pidana pembuangan sampai ke Afrika Selatan seperti Syech Yusuf.
Setelah terbentuk Hindia Belanda (Ned. Indie) pada tahun 1800, disusunlah dua macam KUHP, satu untuk pribumi (inlander) dan Timur Asing, satu untuk golongan Eropa. Pada tahun 1886 mulailah berlaku Nederlandse Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda) di Nederland, yang dasarnya individualistic-liberal. Tidak ada pidana mati (sudah dicabut sejak tahun 1870).
Berdasarkan asas konkordansi (corcordantie beginsel) atau asas persamaan yaitu undang-undang yang berlaku di Indonesia, sedapat mungkin sama dengan yang di Nederland. Pada tahun 1915 Het Wetboek van Strafrecht voor Ned. Indie (KUHP untuk Hindia Belanda) dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918, yang melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk wilayah Republik Indonesia dengan nama KUHP atau WvS (Wetboek van Straftrecht). KUHP yang bersumber pada Ned. WvS (KUHP Belanda) tahun 1886 itu ada pasal yang dibuat khusus bagi orang Indonesia, misalnya haatzaai artikelen, yaitu rasa permusuhan kepada pemerintah (colonial). Inilah yang merupakan pasal kolonial. Yang dibedakan juga ancaman pidana mati diperkenalkan padahal di Nederland sudah lama dihapus. Alasannya, Indonesia terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa yang berbeda adat, agama, bahasa dan budayanya. Sulit penegakan hukum, tenaga polisi kurang. Rata-rata pidana penjara lebih berat di Indonesia daripada di Nederland.
KUHP Indonesia yang sekarang berlaku berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 78 Tahun 1958, yang bersumber dari KUHP Belanda yang sudah berumur 126 tahun itu sudah sangat ketinggalan zaman.
1. Banyak kejahatan baru tidak tercakup di dalamnya, seperti kejahatan di bidang lingkungan hidup, kejahatan komputer dan cyber, penyadapan, perekaman tanpa izin, kerjasama internasional dan regional.
2. Pidana denda yang justru menjadi primadona di Negara maju, tidak pernah diterapkan karena terlalu amat rendah di makan inflasi. Legislatif kita (Pemerintah dan DPR) sangat lalai dalam hal ini. Dengan satu pasal saja perubahan dapat dilakukan : “semua pidana denda yang tercantum di dalam KUHP dinaikkan 10.000 kali”. Jadi, pencurian yang dendanya sekarang maksimal Rp. 900,- mestinya menjadi maksimal 9 juta rupiah.
3. Tidak diperkenalkan penyelesaian di luar pengadilan. Di Rusia dengan KUHP nya baru, semua delik yang ancaman pidananya 10 tahun ke bawah dapat diselesaikan di luar pengadilan ((afdoening buiten proces) jika motifnya ringan dan sedang, dengan mengganti kerugian kepada korban. Di Nederland, delik yang ancaman pidana penjaranya enam tahun ke bawah dapat diselesaikan di luar pengadilan. Di Perancis, yang ancaman pidana penjaranya lima tahun ke bawah. Dalam Rancangan KUHAP : empat tahun ke bawah, kecuali tersangka yang berumur 70 tahun ke atas : lima tahun ke bawah.
4. Tidak diperkenankan submissie, yang sudah diperkenalkan di Rusia, Nederland dll, yaitu terdakwa sebelum sidang, dapat memohon hakim langsung menerapkan pidana tanpa sidang dengan mengakui seluruh dakwaan. Dengan persetujuan PU (bisa melalui telepon), langsung hakim tunggal menerapkan pidana tidak boleh lebih dari 2/3 dari maksimum. Tidak ada pengacara, tidak ada banding, tidak ada kasasi. Semua ini bermaksud mempercepat proses.
5. Banyak pasal yang sudah diubah di Nederland, KUHP kita tetap kuno. Misalnya, perusakan barang (Pasal 406 KUHP), yang dilakukan dengan sengaja, sudah ditambah di Nederland “karena kelalaiannya barang orang lain rusak”. Delik penipuan sudah ditambah dengan penipuan komputer.
III. HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA.
Judul ini sangat kontras, karena hukum pidana itu langsung berhadapan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang tertinggi ialah hak untuk hidup, hukum pidana mengenal pidana mati. Ada hak asasi untuk bebas bergerak, hukum pidana mengenal pidana penjara dan sistem penahanan yang merampas kebebasan bergerak. Ada hak asasi untuk memiliki, ada pidana perampasan, dst.
Untuk menghilangkan pengenaan pidana yang semena-mena, karena langsung menyentuh hak asasi manusia, diperkenalkan beberapa asas. Akibat revolusi Perancis yang meletus karena pengenaan pidana semena-mena dan tidak adil, maka muncul asas legalitas yang diperkenalkan oleh sarjana Anselmus von Feuerbach yang bahasa latinnya : “Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ada sebelumnya). Asas ini muncul di negara-negara Eropa Kontinental, seperti Perancis dan Belanda, tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Ned. WvS, dan kemudian Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia. Rumus ini kemudian berkembang lagi yang lebih manusiawi, menjadi “nullum crimen sine lege stricta” (tidak ada delik tanpa undang-undang yang tegas sebelumnya). Hal ini berarti tidak cukup ada undang-undang sebelum perbuatan, jika undang-undang itu rumusannya bersifat karet dapat ditafsirkan bermacam-macam. Maksudnya : rumusan delik itu harus berupa definisi. Demikianlah, sehingga jika dibaca dengan teliti rumusan delik dalam KUHP, semuanya bersifat definisi. Delik pencurian misalnya (Pasal 362 KUHP) berbunyi : “mengambil suatu barang (enig goed), seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum”. Jadi, mencuri barang sendiri misalnya baju di tukang jahit dengan maksud tidak membayar ongkos jahit, bukanlah pencurian. Begitu pula mencuri mobil orang lain sekedar coba-coba dan mengembalikan ke tempat semula, bukanlah pencurian. Lain halnya dengan KUHP negara-negara Anglo-Saxon dan bekas jajahannya seperti Malaysia yang tidak mengenal asas legalitas, dikatakan “barangsiapa mencuri barang milik orang lain” yang berarti walaupun tidak ada maksud untuk memiliki dipidana sebagai pencurian. Di Inggris yang diutamakan hakim yang jujur, bijaksana, cakap, berwawasan luas, memakai hati nurani, bukan bunyi undang-undang yang muluk-muluk.
Pada tahun 1994 bahkan keharusan undang-undang yang strict dicantumkan dalam Code Penal (KUHP Perancis). Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bermakna :
- Aturan pidana harus tertulis.
- Undang-undang pidana tidak boleh berlaku surut.
- Dilarang penerapan analogi.
Ada dua macam analogi : Gesetzes analogie (analogi undang-undang) dan Rechtsanalogie (analogi hukum). Analogi undang-undang berarti : jika suatu perbuatan tidak diatur dalam KUHP tetapi masyarakat memandang perlu dipidana, maka diterapkan pasal yang paling mirip secara analogis dalam KUHP. Ini dianut dalam KUHP RRC. Misalnya, dukun cabul dalam mengobati pasien menyetubuhi pasien itu, tanpa paksaan. Jika masyarakat memandang perlu dipidana, sedangkan tidak diatur dalam KUHP, maka diterapkan pasal yang paling mirip secara analogis dalam KUHP, yaitu Pasal 286, “menyetubuhi perempuan itu dalam keadaan sadar. Yang paling pantang ialah penerapan analogi hukum, artinya sama sekali tidak tercantum dalam KUHP yang mirip pun tidak ada, maka di Rusia zaman Stalin, dipidana berdasarkan “perbuatan itu membahayakan social” (socially dangerous), maksudnya semua perbuatan yang cenderung menentang Stalin.
Dalam hukum (pidana) Islam, dikenal juga asas legalitas. Kejahatan dibagi tiga, yaitu hudud, quesas dan takzir. Hudud ialah kejahatan yang tercantum dalam Al Qur’an yang diterapkan asas legalitas. Artinya tidak boleh memakai analogi. Quesas ialah kejahatan terhadap badan yang tercantum juga dalam Al Qur’an, yang dibolehkan secara terbatas analogi. Yang ketiga takzir ialah hukum positif yang diciptakan oleh negara, dibolehkan penerapan analogie.
Asas legalitas dalam hukum pidana materiel (KUHP) memakai istilah perundang-undangan pidana (wettelijk strafbepaling). Jadi, seseorang dapat dipidana berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah. (Di Nederland : undang-undang, dekrit raja dan peraturan kotapraja (gemeente). Jadi, sesuai dengan asas legalitas ini, kanun di Aceh dibolehkan mencantumkan aturan pidana. Cuma harus diingat, tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum pidana, misalnya adanya pidana di luar yang tercantum di dalam KUHP, seperti pidana cambuk. Juga ancaman pidananya mestinya hanya kurungan atau denda.
Lain halnya asas legalitas dalam hukum acara pidana (KUHAP), pelaksanaan acara pidana harus dengan undang-undang, tidak boleh dengan PP atau PERDA. Tidak boleh orang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili berdasarkan PERDA.
Jadi, sama sekali kanun di Aceh tidak boleh memuat aturan tentang penyidikan, penuntutan, penangkapan penahanan dan seterusnya.
IV. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana.
Dalam KUHAP 1981 sebenarnya sudah banyak ketentuan menyangkut HAM seperti hak-hak tersangka/terdakwa yang jelas dan terinci. Pemeriksaan pendahuluan yang bersifat inquisitoir menurut HIP artinya tersangka menjadi obyke pemeriksaan diganti dengan system accusatoir, sejak pemeriksaan pendahuluan tersangka sudah dapat didampingi penasihat hukum. Akan tetapi sistem pemeriksaan sidang pengadilan masih memakai sistem hakim aktif memimpin sidang dan masih memeriksa berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik.
Dalam system adversarial, hakim memimpin sidang dan kedua pihak penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum berada pada kedudukan berimbang. Masing-masing pihak mengajukan bukti dan dilakukan tanya jawab silang (cross examination). Tidak ada berita acara dipegang oleh hakim, berita acara dari penyidik hanya untuk penuntut umum.
Pada tahun 1989, Italia yang semula menganut sistem Perancis, yang sama dengan Belanda dan Indonesia yang hakim aktif memimpin sidang dan melakukan pertanyaan berdasarkan berita acara penyidik, mengganti dengan system adversarial murni. Tidak ada berita acara pada hakim, yang dipegang hakim hanya surat dakwaan penuntut umum, surat penahanan dan daftar saksi.
Meskipun banyak sekali ketentuan mengenai hak-hak terdakwa dalam KUHAP 1981, namun sistem penahanan masih sama dengan sistem HIR. Penyidik dapat melakukan penahanan 20 hari, diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari, penuntut umum dapat melakukan penahanan selama 20 hari. Jadi, penahanan dapat dilakukan selama 80 hari tanpa setahu hakim sama sekali. Ketika hal ini dibaca oleh Prof. Thaman, ahli perbandingan hukum acara pidana dari Amerika Serikat, dia sangat kaget. Dia mengatakan, berdasarkan International Covenant on Civil and Political Right (ICCP) yang sudah diratifikasi Indonesia, Pasal 9 mengatakan apabila seseorang ditangkap, maka promptly (seketika) harus dibawa secara fisik ke hakim untuk dilakukan penahanan. Promptly diartikan di Perancis, Belanda dan semua negara Eropa dan Amerika Serikat maksimum dua kali dua puluh empat jam. Pengecualiannya hanya untuk teroris, satu hari penangkapan dan lima hari penahanan oleh penyidik/penuntut umum (enam hari). Di Malaysia sendiri penyidik hanya boleh melakukan penahanan selama satu kali dua puluh empat jam dan selanjutnya harus dibawa ke hakim. Di Thailand ada hakim bergiliran piket dua puluh empat jam untuk menandatangani surat perintah penahanan. Di Perancis dibentuk hakim khusus yang namanya juge des liberte et de la detention (hakim pembebasan dan penahanan). Tersangka dibawa oleh penyidik (polisi) secara fisik ke depan hakim khusus itu, yang umumnya dalam keadaan diborgol disertai oleh Penuntut Umum dan boleh dihadiri oleh penasihat hukum untuk memohon agar tidak dilakukan penahanan berdasarkan permohonan penuntut umum. Publik boleh menyaksikan adegan tersebut, walaupun ruangan juge des liberte et de la detention tidak lebih empat kali empat meter yang perabotnya satu meja dan satu kursi untuk hakim, empat kursi lain. Umumnya yang hadir berdiri.
Kami Tim Penyusun KUHAP baru, berdebat sengit dengan Prof. Thaman dan Mr. Robert Strang, Jaksa Amerika yang khusus ditempatkan di Indonesia untuk memonitor perkembangan hukum yang menyangkut tugas jaksa. Kedua orang ini pernah ditempatkan di Moskow pada saat Rusia menyusun rancangan KUHAP lima tahun lalu. Kami berargumen tidak mungkin penahanan hanya dua kali dua puluh empat jam oleh Penyidik, karena Indonesia terdiri atas ribuan pulau hubungan sulit. Mereka berpendapat, untuk kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar alasan itu tidak dapat diterima. Untuk daerah terpencil toleransi lima kali dua puluh empat jam (lima hari). Perjalanan dari suatu pulai terpencil tempat penangkapan dilakukan ke kantor polisi tidak dihitung. Hal ini sama dengan Malaysia, waktu perjalanan dari tempat penangkapan ke kantor polisi tidak dihitung.
Dengan alasan batas antara kota dan luar kota sulit ditentukan, misalnya Situ Gintung masuk Provinsi Banten, beberapa meter dari situ masuk DKI, maka sebaliknya untuk semua wilayah dipatok lima hari penahanan dapat dilakukan oleh penyidik (perjalanan dari tempat penangkapan di daerah terpencil tidak dihitung). Demikianlah sehingga dalam rancangan KUHAP ditentukan penahanan lima hari oleh penyidik yang dapat diperpanjang oleh hakim komisaris selama 25 hari, kemudian hakim tiga kali 30 hari. Jadi, jika sekarang penahanan dalam pemeriksaan pendahuluan 110 hari, dalam rancangan 120 hari. Agar lancar, penyidik membawa tersangka, penuntut umum mengisi formulir surat penahanan yang langsung ditandatangani oleh hakim komisaris. Hakim komisaris duduk di kantor setiap hari kerja menunggu penyidik dan penuntut umum membawa tersangka yang penasihat hukum boleh hadir.
Mengapa dibentuk hakim komisaris ? Sangat merepotkan hakim pengadilan negeri jika setiap hari harus menandatangani surat perintah penahan di samping tugasnya yang lain. Hakim komisaris pun berkantor di RUTAN, yang jika telah ditandatangani surat perintah penahanan, tersangka langsung masuk tahanan di tempat itu juga. Apalagi penasihat hukum boleh hadir memohon dengan alasan tertentu agar hakim komisaris menolak menandatangani perintah penahanan. Publik pun boleh menonton, yang semua ini menyangkut hak asasi manusia. Artinya penahanan itu sifatnya perampasan hak bergerak seseorang. Dengan alasan ini juga dibentuk juge des liberte et de la detention di Perancis. Jadi, hakim komisaris dalam Rancangan sama sekali lain dari Rechter Commissaris di Nederland atau juge d’instruction di Perancis.
V. KESIMPULAN.
Hukum pidana dan hukum acara pidana akan tetap berhadapan dengan hak asasi manusia. Sarjana Perancis mengatakan : “C’est eternal conflict entre des liberte et de authorite” (ada pertentangan abadi antara kebebasan dan kekuasaan). Ada adagium presumption of innocence (Inggris), presumption d’innocence (Perancis), presumptie van ontschuldig (Belanda), praduga tak bersalah (Indonesia), yang artinya semua orang dianggap tak bersalah sampai ada putusan tetap bahwa dia bersalah. Akan tetapi bagaimana penyidik dapat menangkap seseorang tanpa diduga keras telah melakukan delik ? Orang yang ditangkap, ditahan dan disidik adalah orang yang diduga keras telah melakukan delik (tindak pidana).
Jadi, semua orang dianggap tak bersalah artinya bukan benar-benar dianggap tak bersalah, akan tetapi semua hak-haknya masih tetap ada sebagai orang tak bersalah. Misalnya, pidana lima tahun adalah alasan isteri/suami minta cerai. Dalam hal ini orang-orang ditangkap, ditahan, disidik, yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih, tidak dapat menjadi alasan isteri/suami minta cerai. Dia harus menunggu sampai ada putusan yang menjadi tetap, yang suami/isteri dipidana lima tahun penjara atau lebih.
Jakarta, 14 Mei 2009
PROF. Dr. A. HAMZAH, SH
(Makalah disampaikan pada; Pelaithan Peradilan HAM bagi aparat Kejaksaan di Hotel Gran Mahakam Jakarta 1-2 Juni 2009)
PERLINDUNGAN HAM DALAM HUKUM  PIDANA ISLAM
Bagi umat Islam setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu Al Qur'an dan As Sunnah. Jadi hak asasi manusia menemukan landasan yang kuat dalam hukum Islam.
Dalam Islam, semakin manusia tunduk kepada Tuhan dan hanya mengabdi kepada-Nya, semakin bebas ia dari penghambaan kepada manusia lain atau makhluk Tuhan lainnya. Dengan mengatakan Allahu Akbar (Allah Maha Besar) ia menutup pintu dari semua penghambaan. Ini berarti menyatakan dan menegaskan bahwa pada dasarnya dirinya adalah bebas.
Boisard, dalam kaitan ini menyatakan "God's omnipotence leads to man's freedom from man. His exclusive adoration, direct and without intermediary, asserts the believer's greatness and guarantees his need not fear being the slave of any but God."[1]
Hukum Islam patut dicontoh dalam mempertahankan bahwa hak-hak fundamental tidak dapat diciptakan oleh manusia tetapi hanya dapat dia buat menjadi terang. Hak-hak tersebut diturunkan secara tidak langsung dari nilai dasarnya, bahwa ia adalah hamba Tuhan, dengan demikian tidak menghamba kepada yang lain, ia bebas.
Meskipun tidak menempati posisi utama secara khusus, adalah keliru menyimpulkan bahwa tidak cukup perlindungan hukum terhadap human rights ini, karena semua hukum yang berdasarkan Al Qur'an secara prinsip sama penting. Literatur hukum Islam biasanya tidak menjadikan human rights sebagai satu kelompok khusus, tetapi mengkaitkannya dalam konteks berbagai subyek seperti hukum perkawinan, hukum pidana, hukum ekonomi dan sebagainya.
Sama dengan pendekatan tersebut, Islam juga mengenal bahwa hak apapun juga (termasuk human rights), hanya dapat dijamin jika seluruh sistem hukum di dalam kondisi dan keteraturan yang baik, dimana bahwa tujuan yang mulia dari keadilan tadi dapat dicapai sebagai hasil dari suatu sistem yang komprehensif dan adil.
Sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, hak-hak tertentu telah mendapat jaminan berdasarkan Al Qur'an, yaitu (Bassiouni, 1982:23; Hofmann, 1993:129-130):
• Hak hidup
• Keamanan diri
• Kemerdekaan
• Perlakuan yang sama (non diskriminasi)
• Kemerdekaan berpikir, berekspresi, keyakinan dan beribadah
• Perkawinan
• Kemerdekaan hukum
• Asas praduga tak bersalah
• Nulla paena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang sebelum perbuatan itu)
• Perlindungan dari kekejaman
• Suaka
• Kebebasan berserikat dan berkumpul
• Berprofesi dan bekerja
• Hak memilih, memperoleh dan menentukan hak milik
• Dsb
Al Qur'an memberi tekanan pada persamaan di antara manusia. Semua manusia adalah sama dalam hal asal spiritual mereka, karena telah diciptakan oleh pencipta yang sama, dan mereka sama dalam asal fisik mereka karena berasal dari spesies yang sama. Tiada ruang bagi klaim superioritas karena asal atau nenek moyang.
Islam tidak mengakui keutamaan atas dasar kelahiran, kebangsaan atau faktor-faktor lain. Kemuliaan yang sesungguhnya terletak pada ketakwaan semata-mata. Rasulullah bersabda: "Semua manusia adalah sama seperti gigi sisir. Bangsa Arab tidak lebih tinggi dibanding bangsa non Arab kecuali dalam hal ketakwaan."
Persamaan antara pria dan wanita pada kenyataannya merupakan akibat wajar atau penerapan dari doktrin persamaan. Satu dari prinsip-prinsip umum syariah Islam adalah bahwa hak-hak dan tugas-tugas wanita adalah sama dengan pria. Sebagaimana pria mempunyai tertentu yang harus dipenuhi terhadap wanita, wanitapun memiliki kewajiban tertentu terhadap pria. [2] (Audah, 1987:27)
Kebebasan
Jauh dari sikap fanatik dan memaksa umat lain menjadi seorang muslim, umat Islam (sebagaimana dituntun oleh Qur'an) menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Apabila anda melihat negara-negara muslim, mulai dari Arab Saudi, Iran, Turki dan negara-negara muslim lainnya yang telah menganut Islam selama 14 abad, tetap ada masyarakat non muslim, seperti contoh : ada penganut Sikh, Hindu, Kristen yang telah hidup di sana berabad-abad lamanya. Maka jika ada paksaan untuk beralih Islam, maka selama berabad-abad itu mereka telah berganti agama, menjadi pemeluk Islam. Umat Islam tidak memaksa individu-individu untuk menerima keimanannya, dan dengan demikian siapapun yang mengatakan bahwa anda harus memotong leher untuk membuat orang menerima Islam, bukan berasal dari Islam dan tidak ada justifikasi apapun juga untuk itu.[3] Kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan Al Qur'an mengenai hal ini :
"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. 2:256)
Dengan memberikan jaminan kepada kebebasan dalam keyakinan kepada semua penduduk, baik muslim dan non muslim, syariah telah menunjukkan tingkatan tertinggi dari kesempurnaannya. Ia memberikan kepada orang-orang non muslim hak untuk mengekspresikan keyakinannya, menjaga tempat ibadahnya dan sekolah-sekolah untuk mengajarkan agamanya. [4]
Di samping itu, Islam juga menjamin kebebasan berpikir dan berbicara. Al Qur'an mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berpikir dan merenung, banyak sekali ayat-ayat Al Qur'an yang menjelaskan prinsip kebebasan berpikir ini dan menekankan penggunaan akal.
"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air itu. Dia hidupkan hidup sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan." (Q.S. 2:264)
Al Qur'an memperingatkan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, menjadikan akalnya tidak bekerja dan mengikuti sesuatu yang tidak jelas, ia juga memperingatkan untuk tidak mengikuti takhayul dan mitos serta tunduk membabi buta pada tradisi dan kebiasaan.
Manusia boleh memikirkan apa saja dan mengambil setiap model pemikiran yang dia pilih. Dia tidak dapat dicela karena pemikirannya, bahkan bila berpikir tentang sesuatu yang dilarang syariah; karena syariah tidak mencela akal pikiran dan memerintahkan setiap orang untuk menghitung pemikiran dari suatu kata yang terlarang telah diucapkan atau suatu perbuatan yang dilarang sudah dilakukannya.[5]
Meskipun setiap individu memiliki hak berbicara atau menggunakan penanya untuk membela keyakinannya, tetapi hak ini bukan merupakan kebebasan tanpa batas. Orang dapat menggunakan hak ini hanya dalam batas-batas kepantasan sosial, moralitas, dan pada kondisi yang tidak mengotori ketentuan-ketentuan syariah.
Hak untuk Hidup, Merdeka dan Keamanan Diri
Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak ini. Ia melarang bunuh diri (Q.S. 4:30), dan juga pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar bagaikan membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah ia memelihara manusia seluruhnya.(Q.S. 5:32)
Islam, secara keliru dianggap menyetujui dan melestarikan perbudakan. Pada kenyataannya Islamlah yang menyelamatkan nasib para budak. Dalil syariah maupun fakta sejarah menunjukkan hal ini. Dalam zaman pra-Islam, perbudakan telah berkembang tanpa kontrol dan kebanyakan budak mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Pemilik budak memiliki dan menggunakan kekuasaan atas hidup dan matinya si budak.
Islam melarang perbuatan demikian. Sikap Nabi Muhammad SAW sendiri terhadap perbudakan sangat terkenal. Beliau membagikan banyak harta kepada fakir miskin, membebaskan para budak, bersikap bijaksana dan manusiawi kepada mereka. Sikap ini dicontoh oleh sahabat-sahabat nabi dan terus berlanjut hingga hapusnya perbudakan. Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad SAW tidak memiliki seorang budakpun, karena lembaga perbudakan dan segala yang berbau dengan itu tidak pantas bagi beliau.[6]
Tetapi kondisi kehidupan pada masa itu (awal abad ke-7) tidak memungkinkan penghapusan secara total lembaga ini karena perbudakan sudah ada selama berabad-abad. Rasulullah SAW telah melakukan usaha untuk melindungi para budak. Beliau tidak saja menegaskan perlakuan manusiawi kepada budak, tetapi juga memungkinkan bagi mereka meraih kemerdekaan. Perbuatan baik kepada budak dipandang sebagai perbuatan yang sangat mulia. [7]
Dalam Al Qur'an ditegaskan bahwa perbuatan baik kepada budak adalah perbuatan yang sangat mulia:
"…….dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat atau jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya …."(Q.S. 4:36)
Masalah Hukuman Terhadap Pelaku Kejahatan
Pasal 5 dari Universal Declaration of Human Rights bertujuan menghapuskan perlakuan atau hukuman yang menganiaya, kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. Sejauh perhatian ditujukan pada masalah perlakuan, Islam tidak mengenal suatu dasar bagi perlakuan diskriminatif. Semua orang berhak atas perlakuan yang adil dan sama. Perilaku dan sikap yang bermartabat serta penghargaan terhadap martabat orang lain menjadi karakter yang terkemuka dari masyarakat Islam bahkan selama apa mungkin bisa disebut periode penurunan sekalipun.
Nabi Muhammad SAW melarang kekejaman dan penyiksaan. Beliau bersabda : "Tidak seorangpun boleh dijatuhi hukuman dengan api," dan juga memperingatkan untuk tidak memukul siapapun pada wajahnya.
Di bidang hukum pidana, beberapa hukuman mungkin terlihat berat atau bahkan keras. Beratnya hukuman yang diancamkan bagi beberapa kejahatan seperti perzinahan, akan lebih mudah dimengerti bila diingat bahwa menjaga nilai-nilai dan standard moral merupakan perhatian utama dari agama.
Akan tetapi, pengertian seperti itu, tidak mudah muncul dari masyarakat modern dimana hubungan seksual sebelum atau diluar nikah tidak lagi dipandang bertentangan dengan moral [8], atau masyarakat yang memandang hubungan seksual sesama jenis sebagai normal dan hak setiap pribadi yang tidak bisa diganggu gugat.
Setiap masyarakat memiliki dan mengikuti standardnya sendiri. Islam memandang kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang keji dan konsekuensinya sangat menyakitkan. Contoh kejahatan lainnya adalah pencurian yang dikategorikan dalam hukuman hudud. Hukuman bagi kejahatan ini adalah dipotong tangan. Hal ini terdengar sangat berat, tetapi ada kriteria-kriteria tertentu sehingga pencurian itu bisa dijatuhi hukuman seperti ini. Kalau kita ingat bahwa di Inggris, pencurian benda yang berharga tidak lebih dari satu shilling sudah diklasifikasikan sebagai kejahatan berat dan, sebagaimana kejahatan berat lainnya, dihukum dengan hukuman mati. Hal itu berlangsung hingga akhir 1861.[9]
Kesamaan di Hadapan Hukum
Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak berpihak.
Umar bin khatab ra, Khalifah kedua, pernah tercatat sebagai tergugat dalam suatu kasus. Saat ia hadir di depan sidang, hakim yang menangani kasus itu berdiri menghormat. Umar ra memandang bahwa ia datang bukan dalam kapasitas sebagai khalifah, tetapi sebagai warga negara biasa dimana adalah tidak konsisten bagi hakim untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya yang tidak berlaku bagi setiap warga negara lainnya yang muncul di pengadilan. Dia berpendapat bahwa hakim tersebut, dengan perbuatannya itu, telah melanggar tugas untuk tidak berpihak terhadap para pihak dan tidak lagi cakap untuk melaksanakan fungsi-fungsi judicial.[10]
Kisah lainnya adalah mengenai Ali bin Abi Thalib ra, Khalifah keempat dan menantu Rasulullah SAW. Ali ra pada suatu ketika muncul di pengadilan sebagai penggugat melawan seorang yahudi. Untuk mendukung gugatannya, sebagai tambahan bagi keterangannya sendiri, Ali mengajukan putranya Hasan ra sebagai seorang saksi. Hakim perkara berpendapat bahwa hubungan yang sangat dekat antara penggugat dan saksi, kesaksian yang diberikan tidak dapat diakui dan dia menolak gugatan tersebut. Si tergugat sangat terkesan menyaksikan hal tersebut dan pada akhirnya dia mengakui klaim tersebut dan melepaskannya. [11]
Harus dicatat bahwa apapun perbedaan yang ada dalam sistem hukum Islam antara muslim dan non muslim bukanlah sikap diskriminasi, melainkan suatu pelaksanaan peradilan yang oleh Bassiounni (1982) disebut sebagai a separate paralel equal application of justice. Hal ini didasarkan pada perbedaan kriteria untuk merespon maksud dan tujuan yang berlainan.
Dalam konteks pertanyaan yang lebih luas tentang peradilan pidana Islam dan perlindungan hak-hak asasi manusia, ada pertanyaan mengenai tempat bagi individu, dan hak-haknya yang diambil dari hubungan konseptual antara individu dan negara. Berbeda dengan filosofi dan persepsi barat tentang keterpisahan antara individu dengan negara, konsep sosial Islam tidak membuat perbedaan seperti itu. Individu tidak berdiri sendiri dalam posisi sebagai lawan dari negara tetapi adalah bagian integral darinya.
Aspek Perlindungan HAM Dalam Hukum Pidana Islam[12]
Agama dengan ketiga rukunnya yakni Iman, Islam dan Ihsan atau Akidah, Syariah dan Akhlak adalah murni diperuntukkan kepada umat manusia. Tidak ada sedikitpun kepentingan Tuhan yang menurunkannya., karena Allah SWT memang tidak punya kepentingan sekecil apapun. Karena itu, setiap ketentuan agama, termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia. Di kalangan para ulama dikenal apa yang disebut Maqoshid al Syariah yaitu tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal yang menjadi tonggak keberadaan manusia yakni agama (akidah), nyawa, asal nasab atau harga diri, dan harta benda.
Dengan demikian pertanyaan tentang sejauh mana hukum pidana Islam dapat melindungi hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak perlu muncul di tengah umat yang meyakini kebenaran agama tersebut. Namun akhirnya pertanyaan tersebut menemukan relevansinya karena didukung oleh beberapa faktor di antaranya yang terpenting adalah (1) perbedaan pandangan antara agama dan pandangan umum yang berkembang dalam melihat HAM serta filosofinya, dan (2) perhatian terhadap Islam yang menitikberatkan pada hukum pidananya. Kedua faktor ini bukan saja melahirkan tanda tanya bagi sementara orang tentang kaitan hukum pidana Islam dengan HAM, tetapi bahkan telah melahirkan sikap apriori terhadap hukum Islam secara keseluruhan dari sebagian umat Islam sendiri.
Bahwa Islam secara eksplisit menyatakan sangat menghormati harkat manusia adalah sesuatu yang teramat jelas. Namun, dalam melihat manusia, Al Qur'an telah menggabungkan dua sisi dari makhluk ini yang bertolak belakang. Manusia dianggap sebagai makhluk yang sangat mulia tetapi pada saat yang sama ia juga dianggap sebagai makhluk yang sangat hina.
Bila kita mendengarkan, misalnya kisah Al Qur'an tentang malaikat yang bersujud di hadapan Adam as, maka kita tahu betapa mulianya makhluk ini. Tetapi bila kita mendengarkan Al Qur'an berkali-kali, mengingatkan kita pada asal usul manusia, kita tahu betapa tidak berharganya makhluk ini karena berasal dari air yang memancar dari tulang rusuk. Kedua sisi yang bertolak belakang ini diperintahkan agar terpelihara secara seimbang. Manusia bisa menjadi besar dan sombong kalau tidak melihat sisi kehinaannya dan sebaliknya bisa kerdil dan tidak berdaya kalau tidak ingat akan sisi kemuliaannya. Karena itu Al Qur'an tidak hanya mengutuk Fir'aun yang sombong tetapi juga mengutuk kaumnya yang lemah dan tidak punya keberanian untuk melawannya.
Kedua sisi manusia yang bertolak belakang itu juga diterjemahkan oleh agama melalui tatanan hukumnya. Ketika seorang manusia tidak bersalah maka hak dan martabatnya dianggap suci dan harus dilindungi secara penuh, sebaliknya ketika kesalahan seseorang sampai kepada kejahatan qishos atau hudud, maka satu per satu dari sendi-sendi kemuliaannya itu runtuh untuk kemudian diperlakukan oleh hukum berdasarkan sisi kehinaannya. Ia tidak lagi dipandang sebagai anggota masyarakat yang berguna, tetapi sebaliknya ia bagaikan anggota tubuh yang terpaksa harus diamputasi demi keselamatan tubuh itu sendiri. Karena itu, Al Qur'an melarang kita menaruh rasa iba kepada pezina yang dijatuhi hukuman cambuk (QS 24:2) karena ia memang tidak lagi berhak mendapatkan rasa iba.
Dengan demikian anggapan bahwa sanksi dan hukuman pidana Islam (hukuman mati, potong tangan, cambuk) adalah kejam atau tidak manusiawi, berarti karena tidak adanya keyakinan akan sisi kehinaan manusia sehingga ia dipandang sebagai makhluk mulia selamanya dan dalam keadaan apa saja.
Dengan menggabungkan dua sisi manusia yang bertolak belakang itu, maka hukuman pidana Islam dapat dikatakan keras dan berat, tetapi kekerasan itu dijatuhkan kepada seseorang yang sebenarya telah dilucuti martabat kemanusiaannya sehingga penerapannya tidak dapat dikatakan bertentangan dengan perlindungan HAM.
Uraian di atas barangkali akan mengundang pertanyaan, yakni dengan ukuran apa pelaku tindak pidana qishos atau hudud dianggap telah runtuh martabat kemanusiannya? Di sinilah dapat dilihat tolok ukur yang berbeda antara hukum Islam dengan hukum yang lain. Hukum Islam menetapkan beberapa parameter untuk mengukur sempurna atau tidaknya martabat hukum seseorang, di antaranya adalah parameter akidah dan harga diri. Dua hal ini dalam pandangan di luar Islam tidak termasuk kebutuhan vital bagi manusia dimana seseorang boleh beradab, percaya kepada Tuhan atau tidak, boleh mempermainkan akidah dengan menyatakan keluar dari akidah yang benar dan begitu juga boleh mempertahankan harga dirinya atau tidak, bahkan boleh menjual harga dirinya sekalipun.
Sementara hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut hukum Islam, akidah yang benar adalah kebutuhan yang sangat vital, melebihi kebutuhan terhadap makanan dan minuman karena dengan akidah seseorang bisa hidup secara rohani sementara makanan hanya dapat membuatnya secara jasmani saja (QS. 6:123). Akidah bagaikan mata air yang dibutuhkan setiap orang, harus diberi kebebasan mengalir dan tidak seorang pun boleh menyumbatnya atau mencemarinya. Adapun setelah mengalir lantas ada orang-orang yang tidak mau meminumnya maka hal itu akan menjadi hak mereka.
Akidah Islam tidak pernah dan tidak boleh dipaksakan kepada siapapun, tetapi pada saat yang sama tidak ada seorang pun yang boleh menghalanginya atau mencemari dan mempermainkannya. Oleh karena itu, orang-orang yang menghalangi perjalanan akidah dianggap telah gugur harkat kemanusiaannya dan disyariatkan jihad untuk melawan mereka.
Dalam hal harga diri, hukum Islam menganggapnya juga sebagai sesuatu yang mutlak dibutuhkan sebab ia merupakan inti perbedaan antara manusia dan binatang sehingga perusakan harga diri akan berakibat sama dengan perusakan kaidah atau kebutuhan pokok yang lain. Karena itu, perbuatan zina sekalipun dilakukan secara suka demi suka dianggap telah menodai harkat manusia dan pelakunya dikenai pidana yang berat yakni seratus kali cambukan.
Tolok ukur seperti di atas juga dapat mengundang pertanyaan baru yaitu kenapa mesti demikain? Bukankah tanpa akidah dan harga diri, hak asasi manusia dapat dilindungi? Islam memandang manusia bukanlah tuan dari dirinya sendiri yang berhak menetukan apa saja yang dikehendakinya. Manusia adalah tuan dari makhluk-makhluk lain di dunia, sementara dirinya adalah hamba yang dipertuan Tuhan dan hak sasinya pun diperoleh dari pemberian Tuhan. Tuhanlah yang menentukan apa saja Hak Asasi Manusia dan bagaimana cara melindunginya. Karena itu ketika Al Qur'an mewajibkan hukuman qishos, kewajiban ini dikahiri dengan kata-kata "agar kalian tertawa" (QS 2:179). Maka apabila hukum pidana umum hanya bertujuan untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat, hukum

Tidak ada komentar:

Posting Komentar